Asesmen Lapangan Pembukaan Magister Kenotariatan PPs UMI Dihadiri Dirjen AHU Kemenkum RI, Rektor Tekankan Peran UMI Dalam Penguatan Profesi Hukum
Makassar, umi.ac.id – Program Pascasarjana (PPs) Universitas Muslim Indonesia (UMI) menerima kunjungan Tim Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI dalam rangka Asesmen Lapangan pembukaan Program Magister Kenotariatan, Sabtu (27/09/2025).
Asesmen yang berlangsung di Aula Teleconference Lantai 1 PPs UMI ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum RI, Dr. Widodo, SH., MH, yang didampingi Direktur Perdata Ditjen AHU, Henry Sulaiman; Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Andi Taletting Langi, serta Kepala Kanwil Kemenkumham RI Sulsel, Andi Basmal. Kehadiran beliau disambut hangat oleh Rektor UMI, Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH, Wakil Rektor dan Pimpinan PPS UMI.
Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH., menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Dirjen AHU Dr. Widodo, SH.,MH., dan Tim Kementerian Hukum RI di Universitas Muslim Indonesia.
“Kehadiran Bapak Dirjen AHU Dr. Widodo, SH.,MH. beserta rombongan merupakan kehormatan bagi Program Pascasarjana UMI dalam rangka persiapan pembukaan program studi Magister Kenotariatan PPS UMI”, ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Hambali juga memperkenalkan Profil Program Pascasarjana UMI yang saat ini membina 19 program studi, terdiri atas 14 program studi Magister dan 5 program studi Doktor, dengan sebagian besar telah meraih akreditasi institusi Unggul.
Prof Hambali menegaskan bahwa pembukaan Magister Kenotariatan di PPs UMI merupakan wujud komitmen UMI untuk menghadirkan pendidikan tinggi hukum yang relevan dengan kebutuhan bangsa, sekaligus meneguhkan peran UMI dalam melahirkan notaris muslim yang profesional dan berintegritas.
“UMI adalah lembaga pendidikan dan dakwah. Kehadiran program Magister Kenotariatan ini bukan hanya untuk melahirkan ahli hukum yang kompeten, tetapi juga notaris yang berakhlak, berjiwa amanah, dan mampu menjalankan profesinya sebagai ladang pengabdian kepada masyarakat dan bangsa,” ungkap Prof. Hambali.
Lanjut dikatakan, Magister Kenotariatan PPs UMI nantinya ditopang oleh Fakultas Hukum yang terakreditasi Unggul, Program Magister Hukum yang terakreditasi Unggul dan prodi Doktor Ilmu Hukum yang juga terakreditasi Unggul dengan jumlah Guru Besar sebanyak 15 orang”,
“Kami berharap Tim Kementerian Hukum RI yang dipimpin Bapak Dirjen AHU dalam pelaksanaan asesmen lapangan ini dan memberikan informasi menggembirakan dalam rangka pembukaan prodi Magister Kenotariatan yang pertama PTS di Indonesia Timur dan diharapkan UMI menjadi pusat pengembangan akademik dan riset di bidang kenotariatan yang memberi kontribusi nyata bagi bangsa, harapnya.
Sementara itu, Dirjen AHU Kemenkum RI Dr. Widodo, SH.,MH. menyampaikan bahwa setelah mengecek langsung ruang kuliah, perpustakaan dan ruang pimpinan secara kasat mata, UMI telah menggambarkan kesiapan membuka Magister Kenotariatan. Kami apresiasi terhadap inisiatif UMI yang terus berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan hukum di Indonesia.
“UMI yang berdiri sejak tahun 1954 telah memiliki kematangan dan melahirkan banyak sekali alumni yang luar biasa dalam mendukung pembukaan prodi Magister Kenotariatan di UMI. Kami menyambut baik langkah UMI yang mempersiapkan program ini dengan serius. Kebutuhan akan notaris yang handal, profesional, dan memahami nilai moral sangat tinggi. Kehadiran UMI dengan basis keislaman dan kebangsaan tentu menjadi nilai tambah yang signifikan,”ujarnya
Lanjut dikatakan bahwa Sumberdaya Manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh UMI merupakan input yang kuat dalam mendukung program studi magister kenotariatan nantinya dan Bapak Menteri Hukum RI mengharapkan sebaran prodi Kenotariatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di indonesia Tengah dan indonesia Timur.
“Semoga pertemuan ini menjadi langkah yang baik untuk UMI dan masyarakat Sulawesi Selatan dan semoga ikhtiar kita dimudahkan dan dilancarkan, tutupnya.
Tim Kementerian Hukum RI terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Sulsel Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum Sulsel Heny Widyawati, Kepala Bidang AHU Kemenkum Sulsel Muh Tahir, ADC Dirjen AHU Agung Ginanjar, Ibreina saulisa dan Fernando Simanjuntak Direktorat perdata, andi Ari dan Afif Asmar Direktorat Badan Usaha.
Sedangkan Pimpinan UMI terdiri dari Wakil Rektor I UMI Prof. Dr. Ir. H. Dirgahayu A. Lantara, MT., Wakil Rektor V UMI Prof. Dr. Ir. H. M. Hattah Fattah, MS., dan Direktur PPs-UMI Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH. beserta jajaran pimpinan PPs-UMI.
(HUMAS)
