India, umi.ac.id – Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH-UMI) Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H, bahas Tana Toraja dalam Penelitian yang dipresentasikan di Konferensi Internasional, di Universitas Jawaharlal Nehru India, Minggu (07/05/2023).
Dalam penelitian yang berjudul “Constitutionality Of Customary Courts In The Settlement Of Disputes In The Community Adat In Tanatoraja Regency,” Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H, memaparkan terkait konstitusionalitas Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa Masyarakat Adat dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat Adat melalui Peradilan Adat di Kabupaten Tana Toraja.
“Konstitusionalitas Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa Masyarakat Hukum Adat di Indonesia harus mempertimbangkan konteks politik hukumnya. Politik hukum yang dimaksud di sini adalah bahwa peradilan adat dihadapkan pada sejumlah tantangan,” ujar Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
Lanjut, ia juga menambahkan bahwa sisi paradigmatis kebijakan konflik sumber daya alam masih dominan berorientasi pada ekonomi.
“Secara paradigmatis, kebijakan konflik sumber daya alam di Indonesia masih dominan berorientasi pada ekonomi, atau menjadikannya sebagai komoditas, bukan untuk lebih menjaga keberlanjutan manusia dan Ruang Hidup Ekologis. Konflik tersebut disebabkan oleh desain politik hukum yang diindikasikan untuk mengurus kepentingan akumulasi modal di sektor sumber daya alam,” tambah Dekan FH-UMI tersebut.
Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H juga mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi dominasi terhadap kekayaan sumber daya alam.
“Ego sektoralisme terkait pengelolaan sumber daya alam masih dominan. Serta masalah tumpang tindih dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan perlindungan hak-hak Adat dan Mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat Adat melalui Pengadilan Adat di Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan oleh hakim perdamaian baik di tingkat Lingkungan, Lembang dan kecamatan,” tutup Komisioner Kepolisian Nasional 2006-2012.
(HUMAS)
