Makassar, umi.ac.id – Universitas Muslim Indonesia (UMI) terus mencetak alumni berprestasi yang berkiprah di berbagai bidang. Salah satunya Azhar Arsyad, yang menuntaskan pendidikan tinggi Strata 1 hingga Strata 3 di UMI dan kini resmi menyandang gelar doktor.
Azhar Arsyad, yang juga dikenal sebagai mantan pimpinan komisi di DPRD Sulawesi Selatan, merupakan alumni Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) UMI untuk jenjang Strata 1. Sementara jenjang Strata 2 dan Strata 3 ia lanjutkan pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana (PPS) UMI.
Gelar Doktor (S3) diraih setelah Azhar Arsyad mengikuti sidang promosi doktor yang digelar di Aula Lantai 1 PPS UMI, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Rabu (25/2/2026). Pada kesempatan tersebut, ia mempertahankan disertasi berjudul “Hakikat Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pengawasan Pemerintahan di Wilayah Hukum Sulawesi Selatan.”
Disertasi tersebut, sebagaimana keterangan resmi yang diterima pada Jumat (27/2), terinspirasi dari dinamika praktik pengawasan pemerintahan daerah, termasuk pengalaman saat pembahasan hak angket DPRD Sulawesi Selatan tahun 2019.
Sidang promosi doktor dipimpin langsung oleh Direktur PPS UMI Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. Dalam pemaparannya, Azhar Arsyad menjelaskan penelitian yang memadukan pendekatan hukum normatif-yuridis dan empiris-sosiologis dengan metode kualitatif. Salah satu temuan penelitian mencatat belum adanya kejelasan tindak lanjut rekomendasi hak angket ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga efektivitasnya dinilai masih perlu penguatan.
Selaku Ketua Tim Penguji, Prof. Laode Husen berpesan bahwa capaian gelar doktor bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab keilmuan yang lebih besar.
“Setelah menyandang doktor ilmu hukum ketatanegaraan, ada beban akademik dan moral yang harus dipertanggungjawabkan. Menuntut ilmu adalah proses sepanjang hayat,” ujarnya.
Capaian ini menegaskan konsistensi UMI dalam melahirkan lulusan unggul serta memperkuat kontribusi akademik di bidang ilmu hukum melalui riset-riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
(HUMAS)
