WR V UMI: Energi Terbarukan Mesti Berkeadilan, Transisi Tak Cukup hanya Andalkan Teknologi
Makassar, umi.ac.id – Dalam berbagai forum internasional, UMI terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan riset yang berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu strategis global, khususnya dalam mendukung agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, salah satunya energi terbarukan.
Transisi menuju energi bersih terbarukan harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial, keterjangkauan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dekarbonisasi tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan teknologi, tetapi juga harus memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Rektor V Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ir. Hj. Setyawati Yani, ST, MT, PhD, IPM ASEAN Eng, saat menjadi pembicara pada International Seminar on Energy Transition and Critical Minerals oleh Eastern Indonesia International Conference (EIIC) di Universitas Hasanuddin, Selasa (14/7/2026).
Dalam presentasi bertajuk "Decarbonizing the Undecarbonizable", Akademisi Teknik Kimia FTI UMI itu mengulas tantangan besar dalam menurunkan emisi karbon pada sektor-sektor industri yang selama ini dikenal sebagai hard-to-abate sectors, seperti industri semen, baja, petrokimia, dan keramik.
Setyawati menjelaskan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan penyumbang emisi karbon yang signifikan, namun sekaligus menjadi sektor yang paling sulit didekarbonisasi. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan panas proses yang sangat tinggi, penggunaan karbon sebagai bahan baku industri, investasi fasilitas produksi yang bernilai besar dan berumur panjang (capital lock-in), serta tingginya tekanan persaingan perdagangan global.
"Karena karakteristiknya yang kompleks, sektor ini tidak dapat diselesaikan dengan satu solusi teknologi saja. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, adaptif, dan mempertimbangkan berbagai aspek sosial maupun ekonomi," ujarnya.
Trilema Transisi Energi
Dalam paparannya, ia memperkenalkan konsep trilema transisi energi, yakni tantangan menyeimbangkan tiga kepentingan utama secara bersamaan: mempercepat dekarbonisasi, menjaga biaya energi tetap terjangkau, dan mempertahankan integritas lingkungan. Menurutnya, tidak ada satu kebijakan yang mampu mengoptimalkan ketiganya sekaligus.
Oleh karena itu, Setyawati menekankan pentingnya menjadikan keadilan sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan energi.
"Dimensi keadilan yang harus diperhatikan, yakni keadilan distributif, agar biaya transisi tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak proporsional," bebernya.
Kemudin, keadilan prosedural yang memastikan masyarakat, pekerja, dan pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Serta keadilan pengakuan, yaitu pengakuan terhadap perbedaan kondisi dan kapasitas masing-masing negara maupun wilayah, khususnya negara-negara berkembang di kawasan Global South.
Tiga Jalur Teknologi untuk Percepat Dekarbonisasi
Selain aspek kebijakan, Setyawati juga memaparkan tiga jalur teknologi yang dinilai berpotensi mempercepat dekarbonisasi industri, yaitu pemanfaatan e-fuel, penerapan Carbon Capture and Storage (CCS), serta pengembangan biomassa menjadi biohidrogen. Ketiga pendekatan tersebut, menurutnya, tidak bersifat saling menggantikan, melainkan harus dikembangkan secara bersamaan sesuai karakteristik masing-masing sektor industri.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak boleh mengobankan kualitas lingkungan. Integritas ekologis, mulai dari perlindungan keanekaragaman hayati, keberlanjutan sumber daya air, keamanan penyimpanan karbon dioksida, hingga penerapan analisis siklus hidup (life cycle assessment), harus menjadi bagian dari perancangan teknologi sejak tahap awal.
Mengenal Real Option Thinking
Menutup presentasinya, Setyawati memperkenalkan pendekatan real-options thinking, yaitu strategi investasi yang lebih fleksibel melalui pembangunan teknologi yang modular dan dapat disesuaikan di masa depan. Pendekatan ini dinilai lebih bijaksana dibandingkan investasi berskala besar yang sulit diubah ketika perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dari perkiraan.
Ia menegaskan bahwa masa depan dekarbonisasi industri memerlukan kombinasi antara inovasi teknologi, kebijakan yang berpihak pada keadilan, komitmen menjaga lingkungan, serta investasi yang adaptif terhadap berbagai kemungkinan.
"Transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan. Yang lebih penting adalah memastikan proses transisi tersebut berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat," tegasnya.
