Dari Kampus, Menjadi Dampak - Andi Muzakkir Aqil: Dari Fakultas Hukum UMI, Membawa Aspirasi Masyarakat ke DPR RI

Alumni Fakultas Hukum UMI yang tumbuh melalui organisasi mahasiswa, kewirausahaan dan jejaring alumni, lalu mendapat amanah mewakili Sulawesi Selatan di parlemen nasional.

MAKASSAR, umi.ac.id — Jauh sebelum duduk sebagai anggota DPR RI, Andi Muzakkir Aqil, S.H., M.H. telah belajar tentang organisasi dan representasi sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI). Pada 2005–2006, ia dipercaya sebagai Sekretaris Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum UMI.

Hampir dua dekade kemudian, ruang representasinya jauh lebih besar. Kini Andi Muzakkir Aqil merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II dan bertugas di Komisi XII DPR RI. Di luar parlemen, ia tetap terhubung dengan almamater melalui kepemimpinannya di IKA UMI Jabodetabek. Pada 2026, ia juga mendapat amanah sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar. Perjalanan tersebut memperlihatkan proses yang panjang: dari belajar menyuarakan kepentingan mahasiswa di kampus hingga membawa aspirasi masyarakat ke ruang kebijakan nasional.

Berawal dari Fakultas Hukum UMI

Andi Muzakkir Aqil menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum UMI pada 2007. Kampus baginya tidak hanya menjadi tempat mempelajari hukum. Ia juga aktif berorganisasi dan dipercaya sebagai Sekretaris Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum UMI periode 2005–2006.

Di ruang organisasi mahasiswa itulah ia mulai berhadapan dengan sesuatu yang kelak menjadi bagian penting dari pekerjaannya: mendengar kepentingan banyak orang, membangun komunikasi, berdiskusi, dan menjalankan tanggung jawab organisasi. Setelah menyelesaikan pendidikan di UMI, ia melanjutkan Magister Hukum di Universitas Jayabaya dan lulus pada 2016. Pendidikan hukum tersebut kemudian berjalan bersama pengalaman organisasi yang semakin luas.

Bertumbuh Melalui Organisasi dan Jejaring

Sebelum masuk ke DPR RI, Andi Muzakkir Aqil aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua Umum HIPMI Parepare, aktif di KNPI Kota Parepare, KONI Pusat, Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, hingga Majelis Nasional KAHMI. Setiap organisasi mempertemukannya dengan lingkungan yang berbeda.

Ada dunia kepemudaan.

Ada kewirausahaan.

Ada olahraga.

Ada organisasi kemasyarakatan.

Ada pula jaringan profesional dan alumni.

Pengalaman tersebut memperluas cara Andi Muzakkir melihat masyarakat. Sebab persoalan publik jarang berdiri sendiri. Masalah ekonomi dapat berhubungan dengan lapangan kerja. Kebijakan energi dapat bersentuhan dengan keselamatan masyarakat. Investasi harus mempertimbangkan lingkungan. Sementara pembangunan membutuhkan komunikasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pengalaman berorganisasi menjadi salah satu bekal untuk bekerja di tengah berbagai kepentingan tersebut.

Tetap Membawa UMI dalam Perjalanan

Salah satu amanah yang membuat Andi Muzakkir tetap dekat dengan almamater adalah kepemimpinannya di IKA UMI Jabodetabek. Baginya, alumni bukan sekadar mereka yang pernah belajar di kampus yang sama. Alumni merupakan sumber daya yang tersebar di banyak bidang dan dapat dipertemukan kembali untuk memberi manfaat kepada almamater maupun masyarakat.

Ada alumni UMI di pemerintahan.

Ada di parlemen.

Ada yang menjadi profesional, akademisi, pengusaha, tenaga kesehatan, penegak hukum, maupun tokoh masyarakat.

Ketika jejaring tersebut terhubung, hubungan alumni dengan kampus tidak berhenti setelah wisuda. Andi Muzakkir beberapa kali menekankan pentingnya alumni ikut berkontribusi terhadap perkembangan UMI dan pembangunan bangsa. Pandangan itu penting. Sebab keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya terlihat dari apa yang terjadi selama mahasiswa berada di kampus, tetapi juga dari apa yang dilakukan alumninya setelah berada di tengah masyarakat.

Dari Sulawesi Selatan ke DPR RI

Pada Pemilu 2024, Andi Muzakkir Aqil terpilih menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II. Ia kemudian menjalankan amanah sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dan bertugas di Komisi XII. Di komisi tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas, termasuk energi, lingkungan hidup, investasi, serta sektor lain yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

Ruang kerjanya pun berubah. Jika ketika mahasiswa ia belajar mengenai representasi dalam organisasi kampus, kini ia berhadapan langsung dengan aspirasi masyarakat, regulasi, pemerintah, dunia usaha, serta berbagai keputusan yang memiliki konsekuensi luas. Di sinilah pendidikan hukum memperoleh konteks yang lebih nyata. Hukum bukan hanya teks peraturan.

Ada kepentingan publik yang harus dilindungi.

Ada kebijakan yang perlu diawasi.

Dan ada masyarakat yang akan merasakan akibat dari keputusan yang dibuat.

Ketika Keselamatan Masyarakat Menjadi Pertimbangan

Salah satu isu yang menjadi perhatian Andi Muzakkir adalah rencana pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif LPG 3 kilogram. Dalam pembahasan kebijakan tersebut, ia meminta agar pemerintah memastikan aspek keamanan, distribusi, dan kesiapan regulasi sebelum penerapan dilakukan secara luas. Pertimbangannya sederhana: teknologi dan kebijakan baru pada akhirnya akan digunakan masyarakat. Karena itu, keselamatan pengguna harus diperhitungkan sejak awal.

Perhatian serupa terlihat ketika Komisi XII DPR RI meninjau persoalan rencana PLTSa di kawasan Tamalanrea, Makassar. Dalam persoalan tersebut, Andi Muzakkir menyampaikan aspirasi warga yang pada dasarnya tidak menolak pembangunan industri energi, tetapi meminta lokasi proyek ditinjau kembali karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan di kawasan permukiman. Dua persoalan tersebut memperlihatkan bentuk konkret kerja representasi.

Mendengar masyarakat.

Memahami persoalan.

Membawanya ke ruang pembahasan.

Lalu memastikan pembangunan tetap mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan publik.

Amanah Baru di Kota Makassar

Pada Juli 2026, perjalanan organisasi Andi Muzakkir memasuki fase baru. Ia dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar. Amanah tersebut menambah tanggung jawab yang harus dijalankannya di luar tugas sebagai anggota DPR RI dan Ketua IKA UMI Jabodetabek. Pengalaman organisasi sejak mahasiswa kembali menjadi relevan. Sebab memimpin organisasi membutuhkan kemampuan mendengar, membangun komunikasi, menyatukan kepentingan, serta menjaga agar organisasi dapat bekerja.

Dari organisasi mahasiswa hingga organisasi nasional, skala tanggung jawabnya berubah. Tetapi prinsip dasarnya tetap sama: kepercayaan harus dijalankan dengan tanggung jawab.

Dari Representasi Mahasiswa ke Representasi Masyarakat

Ada satu garis yang menarik dari perjalanan Andi Muzakkir Aqil. Ketika menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UMI, ia pernah berada dalam Badan Legislatif Mahasiswa. Hari ini, ia berada di lembaga legislatif nasional. Tentu keduanya merupakan ruang yang sangat berbeda. Tetapi keduanya mempertemukan seseorang dengan satu tanggung jawab yang sama: mendengar dan membawa kepentingan orang yang diwakilinya.

Perjalanan itulah yang membuat kisah Andi Muzakkir Aqil relevan dalam seri Dari Kampus, Menjadi Dampak. Bukan semata-mata karena ia berhasil menjadi anggota DPR RI. Tetapi karena perjalanan itu menunjukkan proses panjang seorang alumni. Dari mahasiswa yang belajar hukum.

Menjadi aktivis organisasi.

Membangun jejaring.

Memimpin organisasi alumni.

Hingga akhirnya mendapat kepercayaan masyarakat untuk berada di parlemen nasional.

Dari Kampus, Menjadi Dampak

Universitas tidak dapat menentukan ke mana setiap alumninya akan pergi. Tetapi kampus dapat memberi ilmu, pengalaman, nilai, dan ruang belajar yang kelak menjadi bekal ketika alumninya memasuki kehidupan nyata. Pada Andi Muzakkir Aqil, salah satu proses itu bermula di Fakultas Hukum UMI. Hari ini ruang pengabdiannya telah berkembang.

Di DPR RI, ia terlibat dalam pembahasan kebijakan nasional.

Di IKA UMI Jabodetabek, ia menjaga hubungan dan menggerakkan jejaring alumni.

Di Makassar, ia mendapat amanah dalam kepemimpinan organisasi politik.

Dan sebagai alumni, ia tetap membawa identitas almamater dalam perjalanan tersebut.

Dari Kampus, Menjadi Dampak. Dari Fakultas Hukum, belajar memahami aturan. Dari organisasi, belajar mendengar dan memimpin. Dari masyarakat, memperoleh kepercayaan. Dan di DPR RI, kepercayaan itu menjadi tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan publik. Sebab salah satu ukuran keberhasilan pendidikan adalah ketika ilmu yang diperoleh di kampus digunakan untuk menjalankan amanah yang manfaatnya dirasakan masyarakat. (Bersambung)