UMI Connection Friday, 4 September 2026

#8 Dari Kampus, Menjadi Dampak - H. Kamrussamad: Dari Teknik Industri UMI, Mendorong Kemandirian Ekonomi

Anisa Safitri 14 dilihat 3 menit baca
#8 Dari Kampus, Menjadi Dampak - H. Kamrussamad: Dari Teknik Industri UMI, Mendorong Kemandirian Ekonomi

Alumni UMI yang membawa pengalaman dunia usaha, organisasi, dan kewirausahaan ke ruang kebijakan nasional, dengan perhatian pada UMKM, penciptaan lapangan kerja, akses pembiayaan, dan kemandirian ekonomi.

MAKASSAR, umi.ac.id — Tidak semua orang yang masuk ke dunia politik meninggalkan pengalaman profesi yang dijalaninya sebelumnya. Sebagian justru membawa pengalaman itu ke ruang kebijakan.

H. Kamrussamad, Ph.D. adalah salah satunya.

Alumni Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini menyelesaikan pendidikan Teknik Manajemen Industri pada 1999. Setelah dari UMI, perjalanannya berkembang melalui dunia usaha, organisasi bisnis, kewirausahaan, hingga parlemen nasional.

Kini, Kamrussamad merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III dan bertugas di Komisi XI DPR RI. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) periode 2022–2027.

Ada satu gagasan yang konsisten dalam perjalanan tersebut: masyarakat tidak cukup hanya memperoleh kesempatan bekerja. Semakin banyak orang juga perlu memiliki kesempatan untuk membangun usaha dan menciptakan pekerjaan.

Dari Teknik Industri UMI, Belajar Melihat Sistem

Kamrussamad menempuh pendidikan Teknik Manajemen Industri di UMI dan menyelesaikannya pada 1999. Pendidikan tersebut menjadi salah satu dasar dalam perjalanan berikutnya. Dunia industri mengajarkan bahwa sebuah proses tidak berdiri sendiri.

Ada sumber daya.

Ada manusia.

Ada manajemen.

Ada efisiensi.

Dan ada hasil yang ingin dicapai.

Setelah menyelesaikan pendidikan di UMI, Kamrussamad melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan berkembang dalam dunia usaha serta berbagai organisasi. Ia pernah berada di lingkungan HIPMI, KADIN Indonesia, ICMI, Majelis Nasional KAHMI, hingga berbagai ruang organisasi lainnya. Profil resmi MPR mencatat antara lain keterlibatannya sebagai Dewan Pembina HIPMI Pusat, Wakil Ketua Komite Tetap KADIN Indonesia, serta Presidium Majelis Nasional KAHMI. Dari sinilah pengalaman akademik bertemu dengan persoalan ekonomi yang nyata.

Bagaimana usaha dibangun.

Bagaimana modal diperoleh.

Bagaimana pasar ditemukan.

Bagaimana pekerjaan diciptakan.

Dan bagaimana sebuah usaha dapat bertahan.

Dari Pengusaha, Mendorong Lahirnya Pengusaha Baru

Perjalanan Kamrussamad kemudian berkembang dari menjalankan usaha menjadi mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang lebih luas. Pada 2018, ia tercatat sebagai pendiri KAHMIPreneur, sebuah gerakan yang mendorong tumbuhnya kewirausahaan di lingkungan alumni HMI dan masyarakat. Gagasan dasarnya sederhana: lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu menempatkan dirinya hanya sebagai pencari kerja. Sebagian perlu memiliki keberanian, pengetahuan, dan dukungan untuk membangun usaha sendiri. Dari sanalah muncul perhatian terhadap pelatihan kewirausahaan, pendampingan, akses pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan pengembangan manajemen usaha.

Bagi Kamrussamad, kewirausahaan tidak cukup hanya melahirkan satu pengusaha. Yang dibutuhkan adalah lingkungan yang memungkinkan banyak usaha tumbuh.

Memimpin HIPKA, Membangun Ekosistem Pengusaha

Gagasan tersebut memperoleh ruang yang lebih luas ketika Kamrussamad terpilih sebagai Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) melalui Munas III HIPKA pada 2022. Ia memperoleh 28 dari 34 suara dalam pemilihan ketua umum. HIPKA merupakan wadah pengusaha di lingkungan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Di bawah kepemimpinannya, HIPKA mengembangkan berbagai program untuk memperkuat ekosistem usaha, antara lain inkubasi bisnis, business matching, penguatan jaringan pengusaha daerah, hingga akses kepada lembaga pembiayaan.

Peran ini penting dalam membaca perjalanan Kamrussamad. Ia tidak hanya berbicara tentang kewirausahaan. Ia memimpin organisasi yang secara khusus mempertemukan pengusaha, calon pengusaha, jejaring bisnis, lembaga keuangan, dan berbagai mitra ekonomi.

Pada April 2026, misalnya, HIPKA di bawah kepemimpinannya kembali melakukan konsolidasi pengusaha untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global. Di sinilah gagasan kemandirian ekonomi memperoleh bentuk yang lebih konkret.

Pengusaha membutuhkan keterampilan.

Tetapi mereka juga membutuhkan jaringan.

Membutuhkan akses pembiayaan.

Membutuhkan pasar.

Dan membutuhkan kebijakan yang memungkinkan usaha berkembang.

Dari Dunia Usaha ke Ruang Kebijakan

Pengalaman tersebut kemudian dibawa Kamrussamad ke parlemen. Ia menjadi anggota DPR RI sejak 2019 dan kembali mendapat amanah untuk periode 2024–2029. Saat ini ia bertugas di Komisi XI DPR RI. Ruang kerjanya kini bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan ekonomi nasional.

Keuangan negara.

Perbankan.

Pembiayaan.

Kebijakan fiskal.

UMKM.

Pertumbuhan ekonomi.

Dan pengawasan terhadap penggunaan uang negara.

Pengalaman sebagai pelaku usaha dan pemimpin organisasi pengusaha memberinya perspektif langsung terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha. Karena kebijakan ekonomi pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang angka.

Ada pengusaha kecil yang membutuhkan modal.

Ada pekerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Ada daerah yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi.

Dan ada masyarakat yang ingin memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kehidupannya.

Memperluas Akses Pembiayaan UMKM

Perhatian Kamrussamad terhadap UMKM terlihat dalam aktivitasnya di Komisi XI DPR RI. Pada Juli 2026, ia mendorong pemerintah memperkuat kualitas belanja negara sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia menilai dukungan pembiayaan penting agar UMKM dapat berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Persoalan ini sangat mendasar.

Banyak usaha memiliki pasar.

Memiliki produk.

Memiliki tenaga kerja.

Tetapi pertumbuhannya tertahan karena akses modal terbatas.

Karena itu, pembiayaan bukan sekadar persoalan perbankan. Ia berkaitan langsung dengan kemampuan usaha untuk bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja. Di titik ini terlihat kesinambungan perjalanan Kamrussamad. Apa yang dahulu ia dorong melalui dunia kewirausahaan dan organisasi pengusaha, kini ikut diperjuangkan melalui ruang kebijakan.

Mengawal Uang Negara agar Tepat Sasaran

Komisi XI juga menempatkan Kamrussamad dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pada Juni 2026, ia menekankan pentingnya memperkuat pengawasan APBN pada berbagai program prioritas pemerintah agar anggaran dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran. Pada Agustus 2026, ia juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan moneter terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sinilah pengalaman dunia usaha, organisasi pengusaha, dan parlemen bertemu. Dalam dunia usaha, sumber daya harus dikelola dengan efisien. Dalam organisasi, jejaring harus digunakan untuk memperluas manfaat. Dalam pemerintahan, uang negara harus dikelola untuk mencapai tujuan pembangunan. Pertanyaannya pada akhirnya sama: apakah sumber daya yang tersedia benar-benar menghasilkan manfaat?

Kemandirian Ekonomi sebagai Benang Merah

Jika perjalanan Kamrussamad dibaca dari awal, ada pola yang terlihat. Ia berangkat dari pendidikan Teknik Manajemen Industri UMI. Masuk ke dunia usaha. Aktif dalam organisasi bisnis dan kemasyarakatan.

Mendirikan KAHMIPreneur.

Memimpin BPP HIPKA.

Lalu bekerja di DPR RI melalui Komisi XI.

Ruangnya berubah.

Tetapi perhatian terhadap kewirausahaan dan kemandirian ekonomi terus muncul. Dari mendorong orang menjadi pengusaha. Membangun jaringan bisnis. Memperluas akses pembiayaan. Hingga ikut mengawal kebijakan ekonomi nasional. Karena sebuah usaha tidak tumbuh hanya karena keberanian seseorang memulai. Ada ekosistem yang harus mendukungnya.

Dari Kampus, Menjadi Dampak

H. Kamrussamad memulai perjalanan akademiknya dari Teknik Manajemen Industri UMI. Pendidikan memberinya dasar untuk memahami sistem dan proses. Dunia usaha mempertemukannya dengan risiko serta peluang. Organisasi memperluas jejaring dan pengalaman kepemimpinan. KAHMIPreneur dan HIPKA memberinya ruang untuk mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha. Dan DPR RI memberinya ruang untuk ikut memengaruhi kebijakan ekonomi dalam skala nasional. Di situlah perjalanan Kamrussamad menjadi bagian dari Dari Kampus, Menjadi Dampak.

Bukan semata-mata karena ia menjadi anggota DPR RI. Bukan pula hanya karena ia memimpin organisasi pengusaha. Yang lebih penting adalah gagasan yang terus dibawa dalam berbagai ruang tersebut: bagaimana semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan untuk mandiri secara ekonomi.

Kesempatan memperoleh pekerjaan.

Kesempatan membangun usaha.

Kesempatan memperoleh pembiayaan.

Kesempatan memperluas pasar.

Dan kesempatan agar usaha kecil dapat tumbuh menjadi lebih kuat.

Dari Kampus, Menjadi Dampak. Dari Teknik Industri UMI, belajar memahami sistem. Dari dunia usaha, memahami tantangan pengusaha. Dari HIPKA, membangun jejaring dan ekosistem kewirausahaan. Dari DPR RI, membawa pengalaman itu ke ruang kebijakan ekonomi nasional.

Sebab kemandirian ekonomi tidak hanya lahir dari banyaknya orang yang memperoleh pekerjaan, tetapi juga dari semakin banyaknya orang yang memiliki kesempatan untuk menciptakan pekerjaan bagi orang lain. (Bersambung)

Bagikan:

Langganan Berita UMI

Dapatkan berita dan informasi terbaru UMI langsung di email Anda.

Mitra & Kerjasama
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Luwu Raya
Universiti Malaysia Terengganu
Detik.com
PT Jasa Raharja
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arta Kabanjahe
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bank Syariah Nasional
Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia
PT Zahir Internasional
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
Politeknik Dewantara
Pemerintah Kabupaten Gowa
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Universitas Islam Bandung
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Kabupaten Fakfak
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPOM)
Institut Leimena
Pemerintah Kota Ternate
Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional
Pemerintah Kabupaten Pinrang
Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
AMDA International
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Pemerintah Kabupaten Bombana
Institut Teknologi Bandung
Ruijie Networks Co., Ltd.
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Bank Mega Syariah
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim
ITBM Malaysia
Universitas Ibnu Sina
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PT Kogas Driyap Konsultan
Bank Syariah Indonesia
Universitas Cokroaminoto Palopo
Universitas Alkhairaat Palu
Bank Sulselbar
Politeknik Cendana
Lembaga Amil Zakat Hadji Kalla
Sekolah Putri Darul Istiqamah
Bank Muamalat
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa Kisaran
Universitas Balikpapan
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan
Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan
Universitas Muhammadiyah Palopo
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Universitas Andi Djemma
Pemerintah Kota Makassar
Rakyat Sulsel
Binaskil Academy Malaysia
Universitas Islam Al-Azhar
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Luwu Raya
Universiti Malaysia Terengganu
Detik.com
PT Jasa Raharja
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arta Kabanjahe
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bank Syariah Nasional
Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia
PT Zahir Internasional
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
Politeknik Dewantara
Pemerintah Kabupaten Gowa
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Universitas Islam Bandung
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Kabupaten Fakfak
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPOM)
Institut Leimena
Pemerintah Kota Ternate
Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional
Pemerintah Kabupaten Pinrang
Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
AMDA International
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Pemerintah Kabupaten Bombana
Institut Teknologi Bandung
Ruijie Networks Co., Ltd.
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Bank Mega Syariah
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim
ITBM Malaysia
Universitas Ibnu Sina
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PT Kogas Driyap Konsultan
Bank Syariah Indonesia
Universitas Cokroaminoto Palopo
Universitas Alkhairaat Palu
Bank Sulselbar
Politeknik Cendana
Lembaga Amil Zakat Hadji Kalla
Sekolah Putri Darul Istiqamah
Bank Muamalat
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa Kisaran
Universitas Balikpapan
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan
Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan
Universitas Muhammadiyah Palopo
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Universitas Andi Djemma
Pemerintah Kota Makassar
Rakyat Sulsel
Binaskil Academy Malaysia
Universitas Islam Al-Azhar
Universitas Hasanuddin
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
PT Nas Media Indonesia
Hiroshima University
Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
PT Marlip Indo Mandiri
PT Indosat Tbk
Bank Mandiri
Alliance Française de Makassar
Griffith University
AMIK Ibnu Khaldun Palopo
University Of Michigan - Ann Arbo
Kementerian Hukum RI
Universitas Islam Sumatera Utara
STISIP Veteran Palopo
Perbanas Institute
Bank Sulselbar Syariah
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan
Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
Pemerintah Daerah Kota Parepare
Online Scholarship Competition (OSC)
Bank Negara Indonesia
PT Putra Mekongga Sejahtera
Pemerintah Kabupaten Jeneponto
Politeknik Keuangan Negara STAN
Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia
Universitas Mega Buana
Universiti Sains Islam Malaysia
Universitas Islam Riau
Bank Panin Dubai Syariah
Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Bank Rakyat Indonesia
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Politeknik Sorowako
National University of Singapore
Universiti Malaya
Universitas 17 Agustus - Surabaya
Politeknik Palopo
Tribun Timur
Universitas Lamappapoleonro
Marinduque State University
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Datu Kamanre
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Sanjivani University
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
Erzurum Technical University
Kyushu Institute of Technology (School of Computer Science and System Engineering)
Chulalongkorn University (The Halal Science Center)
Universitas Muhammadiyah Parepare
Istanbul Sabahattin Zaim University
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universitas Kurnia Jaya Persada
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan
Bank CIMB Niaga Syariah
Junior Chamber International Indonesia
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) THAILAND
Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah
Universitas Hasanuddin
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
PT Nas Media Indonesia
Hiroshima University
Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
PT Marlip Indo Mandiri
PT Indosat Tbk
Bank Mandiri
Alliance Française de Makassar
Griffith University
AMIK Ibnu Khaldun Palopo
University Of Michigan - Ann Arbo
Kementerian Hukum RI
Universitas Islam Sumatera Utara
STISIP Veteran Palopo
Perbanas Institute
Bank Sulselbar Syariah
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan
Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
Pemerintah Daerah Kota Parepare
Online Scholarship Competition (OSC)
Bank Negara Indonesia
PT Putra Mekongga Sejahtera
Pemerintah Kabupaten Jeneponto
Politeknik Keuangan Negara STAN
Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia
Universitas Mega Buana
Universiti Sains Islam Malaysia
Universitas Islam Riau
Bank Panin Dubai Syariah
Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Bank Rakyat Indonesia
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Politeknik Sorowako
National University of Singapore
Universiti Malaya
Universitas 17 Agustus - Surabaya
Politeknik Palopo
Tribun Timur
Universitas Lamappapoleonro
Marinduque State University
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Datu Kamanre
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Sanjivani University
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
Erzurum Technical University
Kyushu Institute of Technology (School of Computer Science and System Engineering)
Chulalongkorn University (The Halal Science Center)
Universitas Muhammadiyah Parepare
Istanbul Sabahattin Zaim University
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universitas Kurnia Jaya Persada
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan
Bank CIMB Niaga Syariah
Junior Chamber International Indonesia
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) THAILAND
Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah