Rektor UMI di UNANDA Pertanyakan Siapa yang Menikmati Pertumbuhan Ekonomi, Dorong Kekayaan Alam Buka Kerja dan Usaha bagi Warga
LUWU, umi.ac.id — Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H., mengajak perguruan tinggi menguji keberhasilan pembangunan dari kehidupan masyarakat yang seharusnya menerima manfaatnya. Besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan pendapatan keluarga, kesempatan kerja, serta perlindungan hak warga.
“Ekonomi kita tumbuh. Tetapi siapa yang tumbuh bersama ekonomi itu?” tanyanya dalam orasi kebangsaan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Andi Djemma (UNANDA), Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan wisuda 456 lulusan sarjana dan magister serta Milad ke-29 UNANDA. Prof. Hambali membawakan orasi bertajuk “Dari Tana Luwu untuk Kedaulatan Bangsa: Kemewahan Intelektual, Keberanian Menggugat Kenyataan, dan Tanggung Jawab Kampus Menyejahterakan Rakyat”.
Di hadapan wisudawan, pimpinan Yayasan To Ciung Luwu, jajaran universitas, dan tamu undangan, Guru Besar Ilmu Hukum UMI tersebut menekankan tanggung jawab kampus untuk menjelaskan persoalan pembangunan secara jujur sekaligus menawarkan penyelesaian.
“Kalau dunia akademik hanya membicarakan keberhasilan, lalu siapa yang akan membantu kita memahami persoalan yang belum selesai?” ungkapnya.
Data BPS menunjukkan ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 6,88 persen pada triwulan pertama 2026 dan 5,59 persen pada triwulan kedua dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 2025, ekonomi Kabupaten Luwu tumbuh 7,43 persen dan Luwu Utara 6,17 persen.
Menurut Prof. Hambali, angka tersebut perlu dibaca bersama kondisi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan perlu ditelusuri sampai pada pertanyaan tentang siapa yang memperoleh pekerjaan, usaha siapa yang berkembang, dan bagaimana penghasilan keluarga berubah.
Pembacaan itu dapat dilakukan melalui kajian bersama kampus dan pemerintah daerah. Data pertumbuhan dipertemukan dengan kondisi ketenagakerjaan, kemiskinan, pendapatan rumah tangga, dan perkembangan usaha lokal. Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan serta mengevaluasi program pembangunan.
Perhatian serupa ia arahkan pada pengelolaan sumber daya alam. Salah satu yang dibahas ialah proyek emas Awak Mas di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, yang dikembangkan PT Masmindo Dwi Area.
“Kalau emasnya berhasil diambil, apakah kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang juga berhasil ditingkatkan?” ujarnya.
Pertanyaan tersebut menempatkan manfaat bagi warga sebagai ukuran yang perlu diperiksa dalam perjalanan investasi. Kesempatan kerja, akses usaha, perlindungan lingkungan, dan penyelesaian persoalan masyarakat menjadi bagian yang harus mendapat perhatian.
“Kepastian hukum bagi investor harus berjalan bersama kepastian hak bagi masyarakat,” tegasnya.
Prof. Hambali merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengarahkan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Agar kesempatan kerja dapat dijangkau penduduk setempat, pemerintah daerah, perusahaan, dan perguruan tinggi dapat memetakan kebutuhan tenaga kerja serta keterampilan yang tersedia. Pelatihan kemudian disusun berdasarkan kebutuhan pekerjaan yang jelas, disertai informasi rekrutmen dan persyaratan yang terbuka.
Peluang usaha warga juga perlu ditindaklanjuti melalui pemetaan kebutuhan barang dan jasa, pendampingan mutu produk, serta akses pengadaan yang transparan. Dengan cara itu, petani, pelaku UMKM, dan penyedia jasa lokal memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi di daerahnya.
Pada aspek lingkungan dan hak masyarakat, diperlukan informasi pemantauan yang dapat diakses serta mekanisme pengaduan dengan penanggung jawab dan tindak lanjut yang jelas. Prof. Hambali menekankan bahwa keberatan warga harus memperoleh pemeriksaan dan penyelesaian yang adil. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditelaah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks Tana Luwu, ruang kontribusi kampus juga terbuka melalui pengembangan pengolahan kakao, sagu, dan hasil perikanan. Penelitian dapat diarahkan pada persoalan yang dihadapi pelaku usaha, seperti mutu, daya simpan, pengolahan, dan akses pasar. Pendampingannya perlu berlanjut sampai hasil kajian dapat diterapkan dan manfaatnya dinilai.
Prof. Hambali turut mengingatkan tanggung jawab UNANDA sebagai perguruan tinggi yang menyandang nama Pahlawan Nasional Andi Djemma.
“UNANDA tidak cukup hanya mewarisi nama seorang pahlawan. UNANDA harus mewarisi keberanian seorang pahlawan dalam menjawab persoalan zamannya,” tegasnya.
Keberanian tersebut, menurutnya, diwujudkan melalui pengetahuan yang membantu masyarakat memahami persoalan, memperjuangkan hak secara bermartabat, dan memperoleh kesempatan untuk berkembang.
“Kedaulatan bangsa tidak cukup diukur dari kekayaan alam yang dimiliki. Kedaulatan juga ditentukan oleh kemampuan rakyat menguasai ilmu, memperoleh kesempatan, mengelola kekayaan secara adil, dan hidup dengan bermartabat,” ujarnya.
(Humas UMI)























































































































