Bukan Cuma Teori, Mahasiswa FEB UMI Belajar Langsung Aturan Pajak Terbaru dari Praktisi DJP
Makassar, umi.ac.id - Dalam upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan dunia praktik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI) kembali menyelenggarakan kegiatan Praktisi Mengajar dengan mengangkat tema "Isu-Isu Aktual Perpajakan: Mudah Memahami PP Nomor 20 Tahun 2026 sebagai Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan."
Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin, 29 Juni 2026 di Aula Prof. Abdurrahman A. Basalamah FEB UMI ini merupakan bentuk komitmen FEB UMI dalam menghadirkan pembelajaran yang adaptif terhadap dinamika regulasi perpajakan nasional serta memperkuat kompetensi mahasiswa dan sivitas akademika dalam memahami implementasi kebijakan fiskal terkini.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan I FEB UMI, Bapak Muhammad Faisal AR. Pelu, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesiapan profesional menghadapi perubahan regulasi dan kebutuhan dunia kerja.
Sebagai narasumber, hadir dua praktisi dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Andi Wawan Mulyawan, Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama Makassar Selatan, serta Andi Ilham Mulyawan Mahyuddin, Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Melalui pemaparan yang komprehensif, para narasumber mengulas berbagai substansi penting dalam PP Nomor 20 Tahun 2026, implikasi perubahan terhadap ketentuan Pajak Penghasilan, studi kasus implementasi di lapangan, hingga sesi diskusi interaktif yang memberikan wawasan praktis kepada peserta.
Melalui kegiatan ini, FEB UMI terus memperkuat perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang mampu menjembatani perkembangan ilmu pengetahuan dengan praktik profesional, sekaligus mendukung peningkatan literasi perpajakan, kualitas pendidikan, serta penguatan kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, industri, dan sektor publik.
(HUMAS)
