Alumni di Pemerintahan & Pelayanan Publik Saturday, 12 September 2026

Dari Kampus, Menjadi Dampak - Ahmad Riza Patria: Dari Profesi Insinyur UMI ke Pengabdian untuk Desa dan Daerah Tertinggal

Anisa Safitri 159 dilihat 3 menit baca
Dari Kampus, Menjadi Dampak - Ahmad Riza Patria: Dari Profesi Insinyur UMI ke Pengabdian untuk Desa dan Daerah Tertinggal

Menempuh pendidikan Teknik Sipil, membangun pengalaman di dunia usaha, organisasi kepemudaan, parlemen dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria kemudian memperkuat kompetensi keinsinyurannya melalui Program Profesi Insinyur UMI. Kini, ia mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

MAKASSAR, umi.ac.id — Sebelum berbicara tentang pembangunan desa, ada satu pertanyaan sederhana: apa sebenarnya yang sedang dibangun? Jalan? Jembatan? Irigasi? Rumah? Fasilitas publik? Semua penting. Tetapi pembangunan pada akhirnya tidak berhenti pada infrastruktur.

Ada manusia yang harus memperoleh kesempatan. Ada ekonomi desa yang perlu tumbuh. Ada masyarakat yang harus semakin mandiri. Dan ada daerah tertinggal yang harus semakin dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Di salah satu ruang itulah kini Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A., alumni Program Profesi Insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI), mengemban amanah. Ia dipercaya sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Namun perjalanan menuju posisi tersebut telah berlangsung panjang: dari pendidikan Teknik Sipil, dunia usaha, organisasi kepemudaan, penyelenggaraan pemilu, parlemen, pemerintahan DKI Jakarta, kemudian kembali ke ruang pendidikan melalui Program Profesi Insinyur UMI, hingga akhirnya masuk ke pemerintahan nasional.

Berawal dari Teknik Sipil

Ahmad Riza Patria menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta pada 1997. Teknik Sipil memberinya dasar keilmuan mengenai bagaimana sebuah pembangunan direncanakan dan dikerjakan. Namun perjalanan berikutnya tidak berjalan dalam satu garis lurus.

Riza juga aktif dalam berbagai organisasi sejak muda. Ketika bersekolah di SMA Islam Al-Azhar Pusat Jakarta, ia pernah dipercaya sebagai Ketua OSIS. Aktivitas organisasinya kemudian berkembang hingga dipercaya memimpin organisasi kepemudaan pada tingkat nasional. Ia pernah menjadi Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 1999–2002 dan kembali dipercaya untuk periode 2002–2005.

Organisasi menjadi ruang belajar yang berbeda dari pendidikan teknik. Di sana ada manusia, ada perbedaan pendapat, ada kepentingan, ada komunikasi, ada keputusan. Dan ada tanggung jawab untuk menggerakkan banyak orang menuju tujuan yang sama.

Ketika Ilmu Teknik Bertemu Dunia Usaha

Perjalanan Riza juga berkembang melalui dunia profesional dan bisnis. Ia pernah menjalani berbagai posisi dalam perusahaan dan pengelolaan usaha. Pengalaman tersebut mempertemukannya dengan persoalan manajemen, organisasi, target, sumber daya, dan pengambilan keputusan.

Pendidikan formalnya kemudian diperkuat melalui Master of Business Administration di Institut Teknologi Bandung, yang diselesaikannya pada 2008. Dengan demikian, perjalanan akademiknya mulai mempertemukan dua perspektif: teknik dan manajemen. Teknik mengajarkan bagaimana sesuatu direncanakan dan dibangun. Manajemen mengajarkan bagaimana manusia, sumber daya, waktu, dan tujuan dikelola.

Dua kemampuan tersebut kemudian bertemu dengan pengalaman lain yang semakin dekat dengan kehidupan publik.

Dari Organisasi ke Demokrasi

Pada 2003, Ahmad Riza Patria memasuki ruang penyelenggaraan demokrasi melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Pengalaman tersebut memperkenalkannya pada dimensi lain dalam kehidupan negara: aturan, proses demokrasi, tata kelola, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik.

Perjalanan berikutnya membawanya ke lembaga legislatif. Pada periode 2014–2019, Riza menjadi anggota DPR RI dan dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi II. Pada periode berikutnya, 2019–2020, ia menjadi Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Dari sana, cakupan pengabdiannya semakin luas. Ia berhadapan dengan persoalan pemerintahan, infrastruktur, pembangunan wilayah, transportasi dan berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari Parlemen ke Pemerintahan Jakarta

Pada 2020, Ahmad Riza Patria memasuki ruang pemerintahan daerah. Ia dipercaya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2020–2022, mendampingi Gubernur Anies Baswedan.

Jakarta memberikan medan kepemimpinan yang berbeda. Kota besar bukan hanya kumpulan gedung. Di dalamnya terdapat mobilitas jutaan manusia, transportasi, permukiman, banjir, pelayanan publik, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan sosial yang berubah dengan cepat.

Pada ruang seperti itu, seorang pemimpin dituntut melihat persoalan secara sistem. Sebab satu keputusan dapat memiliki dampak kepada banyak sektor sekaligus.

Kembali Belajar Menjadi Insinyur di UMI

Ada bagian penting dari perjalanan Ahmad Riza Patria yang mempertemukannya dengan Universitas Muslim Indonesia. Setelah puluhan tahun menempuh pendidikan, berorganisasi, bekerja, menjadi anggota DPR RI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ia kembali masuk ke ruang pendidikan.

Pada 2023, Ahmad Riza Patria mengikuti Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Ia mengikuti sumpah profesi Insinyur FTI UMI pada 11 Maret 2023 dan mengikuti wisuda UMI pada 12 Maret 2023.

Bagian ini penting. Sebab ketika mengikuti Program Profesi Insinyur UMI, Riza bukan lagi seorang pemuda yang baru memulai perjalanan profesional. Ia telah memiliki pengalaman panjang. Namun pengalaman tidak membuat proses belajar selesai. Justru tanggung jawab yang semakin besar membutuhkan kompetensi yang terus diperbarui.

Jabatan dapat bertambah. Pengalaman dapat semakin panjang. Tetapi profesionalisme tetap membutuhkan kemauan untuk terus belajar.

Insinyur Bukan Sekadar Gelar

Program Profesi Insinyur memiliki makna lebih luas daripada penambahan gelar Ir. Keinsinyuran berbicara tentang kompetensi, profesionalisme, etika, keselamatan, efisiensi, tanggung jawab, dan keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Cara berpikir tersebut memiliki relevansi yang luas dalam pembangunan. Seorang insinyur terbiasa bertanya: apa masalahnya? Apa datanya? Apa pilihan solusinya? Apa risikonya? Berapa sumber daya yang dibutuhkan? Apakah dapat dilaksanakan? Dan apakah hasilnya memberikan manfaat?

Cara berpikir seperti itu tidak hanya berguna ketika membangun sebuah struktur. Ia juga relevan ketika seseorang masuk ke dalam sistem pembangunan yang jauh lebih kompleks.

Dari Insinyur UMI Menuju Pemerintahan Nasional

Pada 21 Oktober 2024, Ahmad Riza Patria dipercaya Presiden Republik Indonesia untuk mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Perjalanan pengabdiannya pun memasuki babak baru: dari persoalan kota besar menuju persoalan desa, dari Jakarta menuju ribuan desa dengan karakter yang berbeda-beda, dan dari pembangunan perkotaan menuju tantangan pemerataan pembangunan wilayah.

Ruang kerjanya kini bersentuhan dengan persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat: ekonomi desa, BUM Desa, infrastruktur, pemberdayaan, kemiskinan, lapangan kerja, kapasitas sumber daya manusia, dan upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

Skala persoalannya besar. Namun ujungnya tetap manusia.

Desa Bukan Objek Pembangunan

Desa sering dilihat sebagai tempat yang harus dibantu. Padahal desa juga memiliki sumber daya, pengetahuan lokal, ekonomi, generasi muda, tanah, komoditas, tradisi, dan memiliki potensi untuk tumbuh.

Karena itu, pembangunan desa tidak seharusnya hanya menghadirkan program dari luar. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kekuatan yang sudah ada di desa dapat bergerak: bagaimana ekonomi lokal tumbuh, bagaimana BUM Desa menjadi produktif, bagaimana anak muda melihat masa depan di desanya, bagaimana teknologi masuk secara tepat, dan bagaimana pembangunan mampu menghasilkan kemandirian.

Dalam berbagai agenda Kementerian Desa dan PDT, Ahmad Riza Patria juga menekankan pentingnya BUM Desa sebagai instrumen untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Ukuran akhirnya bukan hanya besarnya aset atau omzet. Yang jauh lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar memperoleh manfaat.

Dari Membangun Infrastruktur ke Membangun Kemandirian

Di sinilah latar belakang keinsinyuran Ahmad Riza Patria menemukan konteks yang menarik. Teknik Sipil berbicara tentang struktur. Tetapi pembangunan desa membutuhkan lebih dari struktur fisik.

Jalan memang penting, namun jalan harus membuka akses ekonomi. Jembatan penting, tetapi jembatan harus memperpendek jarak masyarakat menuju pendidikan, kesehatan dan pasar. Irigasi penting, tetapi air harus membantu petani meningkatkan produktivitas. Internet penting, tetapi konektivitas harus membuka pengetahuan, layanan dan peluang usaha.

Artinya, pembangunan tidak selesai ketika sebuah proyek selesai dikerjakan. Pembangunan baru memiliki arti ketika infrastruktur berubah menjadi kesempatan.

Insinyur yang Belajar Melihat Sistem

Ada satu pola yang dapat dibaca dari perjalanan Riza Patria. Teknik Sipil memberikan dasar teknis. Dunia usaha memperkenalkan manajemen. Organisasi mengajarkan kepemimpinan. KPU memperkenalkan tata kelola demokrasi. DPR RI memperluas pengalaman kebijakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertemukannya dengan kompleksitas pemerintahan daerah. Program Profesi Insinyur UMI kembali memperkuat identitas profesionalnya. Dan kini Kementerian Desa dan PDT memberikan ruang untuk membawa seluruh pengalaman tersebut kepada persoalan pembangunan yang lebih luas.

Setiap fase memiliki bahasa yang berbeda. Tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: menyelesaikan persoalan.

Di situlah pendekatan seorang insinyur menjadi relevan. Bukan sekadar mengetahui bagaimana sesuatu dibangun, tetapi memahami persoalan, merancang pilihan, memperhitungkan risiko, mengelola sumber daya, lalu memastikan hasil akhirnya bekerja.

Ketika Alumni UMI Masuk ke Ruang Pengabdian Nasional

Kehadiran Ahmad Riza Patria dalam serial Dari Kampus, Menjadi Dampak juga memiliki karakter yang berbeda. Ia bukan alumni UMI dari pendidikan sarjana. Hubungannya dengan UMI lahir ketika perjalanan profesionalnya telah berkembang panjang. Ia memilih UMI untuk menempuh Program Profesi Insinyur.

Ini penting bagi sebuah universitas. Sebab dampak pendidikan tidak hanya dibangun melalui mahasiswa berusia muda yang memasuki perguruan tinggi untuk pertama kali. Perguruan tinggi juga menjadi tempat para profesional berpengalaman kembali belajar, memperbarui kompetensi, memperkuat profesionalisme, dan menghubungkan pengalaman panjang dengan standar keilmuan serta profesi.

Di sanalah pendidikan sepanjang hayat menemukan bentuk konkretnya.

Belajar Tidak Memiliki Batas Jabatan

Riza mengikuti Program Profesi Insinyur setelah pernah menjadi anggota DPR RI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ini menyampaikan satu pesan sederhana: semakin tinggi amanah, seharusnya semakin besar kebutuhan untuk terus belajar.

Jabatan bukan tanda seseorang selesai belajar. Gelar pun bukan akhir. Perubahan teknologi, regulasi, masyarakat dan tantangan pembangunan membuat pengetahuan harus terus diperbarui.

Karena itu, hubungan Ahmad Riza Patria dengan UMI tidak perlu dibaca semata sebagai tambahan riwayat pendidikan. Ia merupakan bagian dari perjalanan seorang profesional yang kembali ke ruang akademik untuk memperkuat kompetensinya.

Dari Kampus, Menjadi Dampak

Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A. telah melewati banyak ruang: dari Teknik Sipil menuju dunia usaha, dari organisasi kepemudaan menuju penyelenggaraan demokrasi, dari parlemen menuju Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari pengalaman panjang tersebut, ia kembali menjadi peserta pendidikan pada Program Profesi Insinyur FTI UMI. Dan kini ia berada di pemerintahan nasional sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Perjalanan itu menunjukkan bahwa ilmu dan pengalaman tidak harus berjalan sendiri-sendiri. Keduanya dapat terus dipertemukan. Pengalaman memberikan pemahaman tentang kenyataan. Ilmu membantu membaca persoalan. Profesi menjaga standar dan tanggung jawab. Sedangkan jabatan memberikan ruang untuk mengubah semuanya menjadi kebijakan dan manfaat.

Dari Teknik Sipil, ia belajar membangun. Dari organisasi, ia belajar menggerakkan. Dari pemerintahan, ia belajar melayani. Dari Program Profesi Insinyur UMI, ia memperkuat profesionalisme. Dan sebagai Wamen, seluruh pengalaman itu kini dibawa untuk ikut membangun kemandirian desa dan mempercepat kemajuan daerah tertinggal.

Karena pembangunan tidak selesai ketika sebuah jalan dibuka atau sebuah gedung berdiri. Pembangunan menemukan maknanya ketika apa yang dibangun membuka kesempatan bagi manusia untuk hidup lebih baik.

Dari insinyur menuju pelayanan publik. Dari pengalaman menuju kebijakan. Dari kampus menuju pengabdian nasional. Dan dari alumni: menjadi dampak. Dari Kampus, Menjadi Dampak. (Bersambung)

Bagikan:

Langganan Berita UMI

Dapatkan berita dan informasi terbaru UMI langsung di email Anda.

Mitra & Kerjasama
STISIP Veteran Palopo
National University of Singapore
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPOM)
Erzurum Technical University
Politeknik Cendana
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Kabupaten Gowa
PT Zahir Internasional
Universitas Ibnu Sina
Politeknik Dewantara
Institut Leimena
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Hiroshima University
Politeknik Keuangan Negara STAN
Bank CIMB Niaga Syariah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Universitas 17 Agustus - Surabaya
Rakyat Sulsel
Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Bank Syariah Nasional
PT Indosat Tbk
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Luwu Raya
Politeknik Sorowako
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa Kisaran
Bank Muamalat
Junior Chamber International Indonesia
Bank Mandiri
PT Marlip Indo Mandiri
Universiti Malaya
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)
Pemerintah Kabupaten Bombana
Online Scholarship Competition (OSC)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Istanbul Sabahattin Zaim University
Universitas Islam Bandung
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arta Kabanjahe
PT Kogas Driyap Konsultan
Bank Syariah Indonesia
ITBM Malaysia
Pemerintah Kota Ternate
Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah
Universitas Islam Al-Azhar
Politeknik Palopo
Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia
PT Putra Mekongga Sejahtera
Universiti Kebangsaan Malaysia
Bank Panin Dubai Syariah
Ruijie Networks Co., Ltd.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Universitas Balikpapan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Datu Kamanre
Bank Rakyat Indonesia
Pemerintah Kabupaten Pinrang
AMDA International
STISIP Veteran Palopo
National University of Singapore
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPOM)
Erzurum Technical University
Politeknik Cendana
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Kabupaten Gowa
PT Zahir Internasional
Universitas Ibnu Sina
Politeknik Dewantara
Institut Leimena
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Hiroshima University
Politeknik Keuangan Negara STAN
Bank CIMB Niaga Syariah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Universitas 17 Agustus - Surabaya
Rakyat Sulsel
Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Bank Syariah Nasional
PT Indosat Tbk
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Luwu Raya
Politeknik Sorowako
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa Kisaran
Bank Muamalat
Junior Chamber International Indonesia
Bank Mandiri
PT Marlip Indo Mandiri
Universiti Malaya
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)
Pemerintah Kabupaten Bombana
Online Scholarship Competition (OSC)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Istanbul Sabahattin Zaim University
Universitas Islam Bandung
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arta Kabanjahe
PT Kogas Driyap Konsultan
Bank Syariah Indonesia
ITBM Malaysia
Pemerintah Kota Ternate
Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah
Universitas Islam Al-Azhar
Politeknik Palopo
Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia
PT Putra Mekongga Sejahtera
Universiti Kebangsaan Malaysia
Bank Panin Dubai Syariah
Ruijie Networks Co., Ltd.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Universitas Balikpapan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Datu Kamanre
Bank Rakyat Indonesia
Pemerintah Kabupaten Pinrang
AMDA International
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan
Pemerintah Kota Makassar
Pemerintah Kabupaten Fakfak
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan
Universitas Kurnia Jaya Persada
Universitas Hasanuddin
Perbanas Institute
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan
Universitas Andi Djemma
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan
Universitas Muhammadiyah Parepare
Universitas Mega Buana
Universitas Islam Sumatera Utara
Alliance Française de Makassar
Pemerintah Kabupaten Jeneponto
PT Nas Media Indonesia
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Institut Teknologi Bandung
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah Putri Darul Istiqamah
Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia
Universiti Sains Islam Malaysia
Bank Mega Syariah
Detik.com
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
Griffith University
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
Bank Sulselbar Syariah
Sanjivani University
Chulalongkorn University (The Halal Science Center)
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Daerah Kota Parepare
Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Binaskil Academy Malaysia
PT Jasa Raharja
Lembaga Amil Zakat Hadji Kalla
AMIK Ibnu Khaldun Palopo
Tribun Timur
Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional
Universitas Cokroaminoto Palopo
Universitas Alkhairaat Palu
Universitas Lamappapoleonro
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
Universiti Malaysia Terengganu
Universitas Islam Riau
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) THAILAND
Kementerian Hukum RI
Marinduque State University
Bank Negara Indonesia
Universitas Muhammadiyah Palopo
University Of Michigan - Ann Arbo
Kyushu Institute of Technology (School of Computer Science and System Engineering)
Bank Sulselbar
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan
Pemerintah Kota Makassar
Pemerintah Kabupaten Fakfak
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan
Universitas Kurnia Jaya Persada
Universitas Hasanuddin
Perbanas Institute
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan
Universitas Andi Djemma
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan
Universitas Muhammadiyah Parepare
Universitas Mega Buana
Universitas Islam Sumatera Utara
Alliance Française de Makassar
Pemerintah Kabupaten Jeneponto
PT Nas Media Indonesia
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Institut Teknologi Bandung
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah Putri Darul Istiqamah
Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia
Universiti Sains Islam Malaysia
Bank Mega Syariah
Detik.com
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
Griffith University
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
Bank Sulselbar Syariah
Sanjivani University
Chulalongkorn University (The Halal Science Center)
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Daerah Kota Parepare
Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Binaskil Academy Malaysia
PT Jasa Raharja
Lembaga Amil Zakat Hadji Kalla
AMIK Ibnu Khaldun Palopo
Tribun Timur
Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional
Universitas Cokroaminoto Palopo
Universitas Alkhairaat Palu
Universitas Lamappapoleonro
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
Universiti Malaysia Terengganu
Universitas Islam Riau
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) THAILAND
Kementerian Hukum RI
Marinduque State University
Bank Negara Indonesia
Universitas Muhammadiyah Palopo
University Of Michigan - Ann Arbo
Kyushu Institute of Technology (School of Computer Science and System Engineering)
Bank Sulselbar