Dari Kampus, Menjadi Dampak - Anwar Hafid: Dari Kepala Desa, Pascasarjana UMI, Kini Gubernur Sulawesi Tengah

Perjalanan Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. dibangun dari jenjang pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Dari kepala desa, sekretaris camat, camat, birokrat kabupaten, Bupati Morowali dua periode, anggota DPR RI, hingga kini Gubernur Sulawesi Tengah. Di tengah perjalanan itu, ia menyelesaikan Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Muslim Indonesia pada 2011—mempertemukan pengalaman lapangan dengan perspektif akademik tentang pembangunan.

MAKASSAR, umi.ac.id — Tidak banyak kepala daerah yang pernah merasakan bagaimana memimpin dari sebuah desa. Anwar Hafid pernah berada di sana. Jauh sebelum menjadi gubernur, ia pernah menjadi kepala desa. Sebelum memimpin provinsi, ia pernah menjadi camat. Sebelum berbicara tentang pembangunan pada skala Sulawesi Tengah, ia pernah berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat pemerintahan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Perjalanannya kemudian bergerak panjang: desa, kecamatan, kabupaten, parlemen, provinsi. Di antara perjalanan tersebut, Universitas Muslim Indonesia (UMI) menjadi salah satu ruang penguatan akademiknya ketika ia menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Ekonomi pada 2011. Kini, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. mengemban amanah sebagai Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025–2030.

Kepemimpinan yang Dimulai dari Desa

Anwar Hafid lahir di Morowali, Sulawesi Tengah, 14 Agustus 1969. Perjalanan pemerintahannya dimulai pada usia yang relatif muda. Pada 1992, ia dipercaya menjadi Kepala Desa Rantebala, Kabupaten Luwu. Ia menjalankan amanah tersebut hingga 1997.

Menjadi kepala desa memberikan pengalaman yang berbeda. Di desa, pemerintahan tidak memiliki jarak yang jauh dengan masyarakat. Orang yang datang mengurus administrasi adalah tetangga. Persoalan jalan terlihat setiap hari. Keluarga yang membutuhkan bantuan dikenal. Anak yang kesulitan sekolah memiliki nama. Dan ketika pelayanan tidak berjalan, masyarakat dapat menyampaikannya secara langsung. Di sinilah kepemimpinan memperoleh pelajaran paling mendasar: kebijakan pada akhirnya selalu memiliki wajah manusia.

Dari Desa menuju Kecamatan

Perjalanan Anwar Hafid kemudian bergerak menuju birokrasi kecamatan. Ia menjadi Sekretaris Camat Mangkutana pada 1998–1999. Setelah itu, dipercaya menjadi Camat Towuti pada 2000–2003 dan Camat Nuha pada 2003–2005.

Ruang kerjanya semakin luas. Dari satu desa menjadi banyak desa. Dari persoalan individual menjadi persoalan wilayah. Dari pelayanan administratif menuju koordinasi pemerintahan. Pada fase ini, seorang pemimpin mulai belajar bahwa masalah masyarakat jarang berdiri sendiri. Pendidikan berhubungan dengan ekonomi keluarga. Kesehatan berhubungan dengan akses. Pertanian berhubungan dengan jalan. Investasi berhubungan dengan tenaga kerja. Dan pelayanan publik berhubungan dengan kapasitas pemerintahan. Karena itu, semakin luas wilayah yang dipimpin, semakin penting kemampuan melihat hubungan antarpersoalan.

Belajar Pemerintahan dari Bawah

Anwar kemudian mengemban tanggung jawab pada pemerintahan kabupaten. Ia pernah menangani bidang pemerintahan dan kemudian menjadi Asisten Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.

Perjalanan dari desa, kecamatan, hingga kabupaten memberinya pengalaman yang tidak seluruhnya dapat diperoleh dari buku. Ia memahami bagaimana kebijakan dari atas diterjemahkan di lapangan. Bagaimana anggaran bertemu kebutuhan. Bagaimana aparatur bekerja. Bagaimana koordinasi dapat mempercepat atau justru memperlambat pelayanan. Dan bagaimana masyarakat menilai pemerintah bukan dari panjangnya dokumen perencanaan, tetapi dari perubahan yang benar-benar mereka rasakan. Bagi masyarakat, pemerintahan bukan dokumen. Pemerintahan adalah pelayanan yang mereka alami.

Kembali ke Morowali

Tahun 2007 menjadi babak penting. Anwar Hafid kembali ke daerah asalnya dan dipercaya menjadi Bupati Morowali. Ia memimpin selama dua periode, yakni 2007–2012 dan 2013–2018. Skala tanggung jawabnya berubah lagi. Kini ia bukan lagi menjalankan satu bagian dari pemerintahan. Ia harus menghubungkan semuanya: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik, investasi, pemerintahan desa, dan pembangunan manusia. Di sinilah pengalaman panjang dari birokrasi bawah mulai menemukan ruang penerapannya.

Ketika Pendidikan Harus Dapat Diakses

Salah satu isu yang melekat dalam perjalanan kepemimpinan Anwar Hafid di Morowali adalah akses pendidikan. Pendidikan bukan sekadar membangun sekolah. Persoalannya adalah apakah masyarakat mampu mengaksesnya. Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, biaya pendidikan dapat menentukan apakah seorang anak melanjutkan sekolah atau berhenti. Karena itu, perhatian terhadap pendidikan dan layanan dasar menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintahannya. Perspektif tersebut lahir dari persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat: kesempatan seseorang sering kali ditentukan oleh apakah ia memperoleh akses. Dan pendidikan adalah salah satu akses paling menentukan.

Pascasarjana UMI di Tengah Perjalanan Kepemimpinan

Menariknya, ketika telah menjadi kepala daerah, Anwar Hafid tidak berhenti belajar. Di tengah tanggung jawab sebagai Bupati Morowali, ia menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Muslim Indonesia. Pada 2011, ia menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Ekonomi UMI.

Fase ini penting. Sebab pengalaman lapangan bertemu dengan perspektif akademik. Selama bertahun-tahun ia telah melihat pembangunan secara langsung: melihat masyarakat, mengelola pemerintahan, menyusun program, menghadapi keterbatasan anggaran, dan mengambil keputusan. Pendidikan magister kemudian memberi ruang untuk melihat persoalan tersebut melalui perspektif ekonomi: pertumbuhan, sumber daya, anggaran, investasi, kesejahteraan, dan pembangunan. Pengalaman mengajarkan apa yang terjadi. Pendidikan membantu kita memahami mengapa itu terjadi dan bagaimana memperbaikinya.

Kampus Tidak Hanya untuk Memulai Karier

Perjalanan Anwar Hafid juga memperlihatkan satu fungsi penting pendidikan tinggi. Kampus tidak selalu menjadi tempat seseorang datang sebelum memulai karier. Kadang seseorang kembali ke kampus ketika telah memegang tanggung jawab besar — membawa pengalaman nyata, membawa persoalan yang pernah dihadapi, membawa keputusan yang pernah dibuat. Kemudian mempertemukannya dengan teori, penelitian dan perspektif baru. Inilah salah satu makna pendidikan sepanjang hayat. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar pula kebutuhan untuk terus belajar. UMI menjadi salah satu bagian dari proses tersebut dalam perjalanan Anwar Hafid.

Dari Kabupaten menuju Parlemen Nasional

Setelah menyelesaikan dua periode kepemimpinan di Morowali, perjalanan Anwar Hafid bergerak ke tingkat nasional. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah periode 2019–2024. Ia bertugas di Komisi V DPR RI.

Ruang pengabdiannya kembali berubah. Sebagai bupati, ia berada di sisi eksekusi kebijakan. Di DPR RI, ia memasuki ruang legislasi, pengawasan dan penganggaran. Perspektifnya terhadap pembangunan pun semakin luas: infrastruktur, transportasi, desa, kawasan tertinggal, pekerjaan umum, dan berbagai agenda pembangunan nasional bersinggungan dengan kebutuhan daerah. Pengalaman tersebut mempertemukan dua perspektif: bagaimana kebijakan dibuat di tingkat nasional dan bagaimana dampaknya dirasakan di daerah.

Pendidikan Tidak Berhenti di UMI

Perjalanan akademik Anwar Hafid juga terus berkembang. Setelah menyelesaikan Magister Ilmu Ekonomi di UMI, ia melanjutkan pendidikan doktoral. Pada 2023, ia menyelesaikan Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Jika ditarik sebagai perjalanan keilmuan, polanya menjadi menarik. Pemerintahan dipelajari melalui pengalaman. Ekonomi diperdalam di UMI. Ilmu pemerintahan kemudian diperkuat melalui pendidikan doktoral. Pengalaman dan akademik berjalan beriringan. Karena kepemimpinan publik membutuhkan keduanya. Teori tanpa pengalaman dapat kehilangan konteks. Pengalaman tanpa pembaruan pengetahuan dapat kehilangan perspektif.

Dari DPR RI menuju Gubernur

Pada Pilkada 2024, Anwar Hafid berpasangan dengan dr. Reny A. Lamadjido. Keduanya memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memimpin Sulawesi Tengah. Pada 20 Februari 2025, Anwar Hafid dan Reny A. Lamadjido resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2025–2030. Perjalanan Anwar kembali ke daerah. Namun kali ini tanggung jawabnya jauh lebih besar. Bukan lagi sebuah desa. Bukan kecamatan. Bukan satu kabupaten. Melainkan seluruh Sulawesi Tengah.

Membawa Pengalaman dari Bawah ke Tingkat Provinsi

Sulawesi Tengah memiliki karakter pembangunan yang kompleks. Wilayah yang luas. Kondisi geografis yang beragam. Kawasan industri, pertanian, pertambangan, perikanan, daerah pesisir, wilayah kepulauan, perkotaan, dan masyarakat yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi berbeda.

Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang merasakan pertumbuhan tersebut? Apakah pendidikan semakin mudah dijangkau? Apakah masyarakat semakin sehat? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah desa ikut berkembang? Apakah wilayah yang jauh memperoleh pelayanan yang sama baiknya? Di sinilah pengalaman panjang dari tingkat desa memperoleh relevansinya kembali.

Pembangunan Harus Menjawab Kebutuhan

Salah satu pesan yang terus muncul dalam kepemimpinan Anwar Hafid adalah bahwa pembangunan harus menjawab kebutuhan masyarakat. Ini terdengar sederhana. Tetapi dalam pemerintahan, pelaksanaannya tidak selalu sederhana. Program harus berbasis masalah. Data harus digunakan. Anggaran harus diarahkan. OPD harus bergerak. Target harus diukur. Dan hasilnya harus dirasakan.

Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa program telah dilaksanakan. Pertanyaan masyarakat jauh lebih sederhana: apa yang berubah dalam hidup kami? Di sinilah ukuran dampak menjadi penting.

Sembilan Berani

Pemerintahan Anwar Hafid dan Reny A. Lamadjido membawa agenda pembangunan melalui Sembilan Berani. Program tersebut mencakup berbagai bidang strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pertanian, desa, dan penguatan pelayanan publik.

Di antara agenda yang mendapat perhatian adalah peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dua sektor tersebut sebenarnya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perjalanan kepemimpinan Anwar Hafid sejak Morowali. Karena pembangunan manusia selalu dimulai dari dua hal mendasar: manusia harus memiliki kesempatan untuk belajar dan memiliki kesempatan untuk hidup sehat.

Dari Program menuju Dampak

Program pemerintah mudah dibuat. Nama program juga mudah dibuat. Yang sulit adalah memastikan program benar-benar bekerja. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti pada jumlah kegiatan. Bukan berapa banyak rapat. Bukan berapa banyak dokumen. Bukan berapa banyak program diluncurkan. Tetapi: berapa banyak masyarakat memperoleh manfaat? Berapa banyak anak dapat terus sekolah? Berapa banyak keluarga memperoleh layanan kesehatan? Berapa banyak desa semakin terhubung? Berapa banyak masyarakat keluar dari kemiskinan? Berapa banyak pekerjaan tercipta? Program adalah janji kerja. Dampak adalah bukti bahwa janji itu sampai kepada masyarakat.

Dari Kepala Desa, Cara Pandang Itu Dibentuk

Ada satu hal yang membuat perjalanan Anwar Hafid berbeda. Ia pernah berada pada titik pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat: kepala desa. Pada level itu, angka statistik memiliki nama. Ketika disebut satu keluarga miskin, kepala desa mungkin mengenal keluarganya. Ketika ada anak putus sekolah, ia mungkin mengenal orang tuanya. Ketika ada jalan rusak, ia mungkin melewatinya setiap hari.

Pengalaman semacam ini membentuk perspektif berbeda terhadap pemerintahan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar risiko angka membuat manusia terlihat jauh. Karena itu, pengalaman dari bawah memiliki satu pengingat penting: di balik setiap angka pembangunan, selalu ada manusia yang sedang menunggu perubahan.

Dari Desa menuju Data

Tetapi pengalaman saja tidak cukup. Ketika memimpin provinsi dengan jutaan penduduk, seorang gubernur tidak mungkin mengenal seluruh masyarakat secara langsung. Di sinilah data menjadi penting. Pengalaman memberi kepekaan. Data memberi skala. Keduanya harus bertemu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Anwar Hafid menekankan pentingnya need assessment atau penilaian kebutuhan berbasis data dalam menyusun program untuk menekan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan antarwilayah. Prinsipnya sederhana: pengalaman membuat pemerintah memahami manusia. Data membantu pemerintah menemukan siapa yang paling membutuhkan.

Kebijakan Harus Terasa

Pada akhirnya, masyarakat tidak hidup di dalam RPJMD. Masyarakat hidup di rumah, di desa, di kota, di sekolah, di pasar, di kebun, di rumah sakit, di tempat kerja. Karena itu, keberhasilan sebuah kebijakan baru memperoleh makna ketika perubahan dapat dirasakan di tempat-tempat tersebut: jalan yang lebih baik, sekolah yang dapat dijangkau, layanan kesehatan yang tersedia, harga pangan yang lebih stabil, kesempatan kerja yang meningkat, pelayanan yang lebih cepat. Kebijakan yang baik bukan hanya terbaca dalam dokumen. Kebijakan yang baik terasa dalam kehidupan.

Dari Pengalaman menuju Kebijakan yang Membumi

Jika perjalanan Anwar Hafid ditarik menjadi satu garis, mekanisme dampaknya terlihat jelas. Kepala desa memberinya kedekatan dengan masyarakat. Kecamatan memperluas perspektif wilayah. Birokrasi kabupaten mengajarkan mekanisme pemerintahan. Bupati memberikan ruang untuk menguji kebijakan. Pascasarjana UMI memperkuat perspektif ekonomi pembangunan. DPR RI memperluas pandangan menuju kebijakan nasional. Pendidikan doktoral memperdalam ilmu pemerintahan. Dan jabatan gubernur mempertemukan seluruh pengalaman tersebut dalam skala provinsi. Ia tidak memulai kepemimpinan dari atas. Ia tumbuh bersama jenjang pemerintahan dari bawah.

UMI dalam Perjalanan Anwar Hafid

Bagi Universitas Muslim Indonesia, perjalanan Anwar Hafid memiliki makna tersendiri. Ia menunjukkan bagaimana pendidikan pascasarjana dapat menjadi bagian dari perjalanan seorang pemimpin yang telah berada di tengah dunia kerja. UMI bukan titik awal kariernya. Tetapi menjadi salah satu titik penguatan pengetahuannya. Ketika ia datang ke Pascasarjana UMI, pengalaman pemerintahan telah dibawanya. Ketika menyelesaikan pendidikan, pengetahuan itu kembali dibawa ke ruang pengabdian. Dari Morowali, ke DPR RI, kemudian menuju kepemimpinan Sulawesi Tengah. Inilah salah satu bentuk hubungan antara kampus dan dampak. Kampus tidak mengambil alih pengalaman. Kampus membantu pengalaman memperoleh perspektif yang lebih luas.

Dari Kampus, Menjadi Dampak

Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. telah menempuh perjalanan pemerintahan selama lebih dari tiga dekade. Dari Kepala Desa Rantebala, sekretaris camat, camat, birokrat kabupaten, Bupati Morowali dua periode, alumni Magister Ilmu Ekonomi UMI, anggota DPR RI, Doktor Ilmu Pemerintahan, hingga kini Gubernur Sulawesi Tengah. Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibentuk oleh pengalaman, kesalahan, pembelajaran, pendidikan, kepercayaan, dan kemampuan untuk terus memahami masyarakat yang dilayani.

Dari desa menuju kabupaten. Dari kabupaten menuju parlemen. Dari parlemen menuju provinsi.Dan dari seluruh perjalanan itu, kembali kepada satu tujuan: masyarakat.

Karena jabatan tertinggi dalam pemerintahan bukanlah tempat untuk semakin jauh dari rakyat. Semakin tinggi amanah, semakin besar tanggung jawab untuk memastikan kebijakan kembali sampai kepada mereka. Dari Kampus, Menjadi Dampak. (Bersambung)