UMI Makassar dan Universitas Darunnajah Jakarta Perkuat Sinergi di Munas XI MUI, Kawal Keputusan dan Tata Kelola Pesantren Nasional
Jakarta, umi.ac.id — Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia (Munas XI MUI) yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, 20–23 November 2025, menjadi momentum strategis konsolidasi ulama, cendekiawan, dan pimpinan lembaga pendidikan Islam dari seluruh Indonesia.
Dalam forum nasional ini, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan Universitas Darunnajah Jakarta (UDN) tampil sebagai dua institusi pendidikan Islam yang aktif memberikan gagasan konstruktif untuk penguatan tata kelola pendidikan dan pemberdayaan umat.
UDN Jakarta menghadirkan delegasi resmi yang terdiri dari KH. Hadiyanto Arief (Presiden Universitas Darunnajah) dan Muhammad Irfanudin Kurniawan (Wakil Rektor III UDN Jakarta).
“Kami ingin memastikan suara pesantren nasional benar-benar terwakili, bukan hanya kepentingan Darunnajah,” tegas KH. Hadiyanto Arief.
Delegasi Darunnajah mengusulkan dua agenda prioritas tata kelola pesantren melalui pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren, untuk mencetak pengelola profesional yang memahami ekosistem pendidikan berbasis asrama.
Selain itu penguatan ekonomi pesantren berbasis unit usaha produktif, seperti percetakan, katering, koperasi santri, dan model ekonomi mandiri lain yang telah dibangun Darunnajah selama puluhan tahun.
Sementara itu UMI Makassar menyampaikan penguatan moderasi beragama, ekonomi syariah, dan dakwah digital. Pada kesempatan tersebut delegasi Universitas Darunnajah Jakarta sekaligus memberikan cindramata berupa buku UDN “Annual Report 2025”.
Rektor UMI Makassar mengutus Dr. KH. Muhammad Ishaq Samad, MA, Wakil Rektor IV, yang mengikuti berbagai sidang pleno dan komisi strategis. UMI terlibat aktif pada isu moderasi beragama dan penguatan karakter kebangsaan.
Selain itu dakwah digital dan penguatan literasi keagamaan generasi muda, serta ekonomi syariah dan pemberdayaan umat. Demikian pula percepatan sertifikasi halal dan ekosistem industri halal, dimana UMI memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selain itu penguatan standar tata kelola pendidikan Islam, harapnya.
“Munas ini bukan hanya forum pengambilan keputusan, tetapi ruang strategis untuk memperkuat arah pembinaan umat di tengah perubahan sosial dan tantangan global,” ungkap Dr. Muhammad Ishaq Samad.
Pertemuan dan silaturahim antara UMI dan UDN di sela-sela acara Munas XI MUI menegaskan pentingnya kerja sama antarlembaga pendidikan tinggi Islam.
Keduanya sepakat menginisiasi untuk memperkuat kolaborasi dalam riset dan kajian keagamaan, pengabdian masyarakat berbasis pesantren dan masjid, serta pengembangan tata kelola pesantren modern, termasuk implementasi hasil-hasil Munas XI MUI pada level nasional.
Sidang komisi, sidang pleno, dan dialog ulama menjadi ruang strategis bagi kampus dan pesantren untuk menyelaraskan visi dalam membangun kemandirian umat.
Munas XI MUI diikuti lebih dari 402 peserta, termasuk tokoh nasional seperti H. Jusuf Kalla, KH. Ma’ruf Amin, dan Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar.
Tema besar tahun ini, “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Umat,” menjadi fondasi dialog dan keputusan strategis seluruh komisi.
Baik UMI maupun UDN menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh keputusan Munas XI MUI hingga tahap implementatif. Sinergi dua perguruan tinggi Islam besar di Indonesia ini menjadi harapan baru bagi penguatan integritas lembaga pendidikan Islam serta peningkatan peran ulama dan akademisi dalam membangun kemandirian umat.
(HUMAS)
