Dari Kampus, Menjadi Dampak

Muhammad Akbar Rasjid, S.T. menunjukkan bahwa pendidikan teknik sipil tidak selalu bermuara pada pekerjaan konstruksi semata. Alumni Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini membawa keilmuannya ke perencanaan infrastruktur pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pengadaan barang dan jasa, komunikasi publik, hingga pengelolaan aset dan sarana prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Perjalanannya memperlihatkan bagaimana kompetensi teknik dapat berkembang mengikuti kebutuhan pelayanan publik.

MAKASSAR, umi.ac.id — Seorang sarjana teknik sipil dapat bekerja di jalan, jembatan, gedung, atau proyek konstruksi. Namun perjalanan Muhammad Akbar Rasjid memperlihatkan ruang pengabdian yang lebih beragam. Ilmu teknik yang dipelajarinya berkembang mengikuti persoalan yang dihadapi: dari infrastruktur perdesaan dan sekolah hingga pengadaan, aset, komunikasi kelembagaan, dan pelayanan pemerintahan. Akbar menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia pada 2002 dengan IPK 3,31. Skripsinya berjudul Tinjauan Alokasi Peralatan dan Biaya pada Proyek Peningkatan Jalan Poros Tamaredo Batas Cabdin I Kabupaten Mamuju.

Tema tersebut sejak awal memperlihatkan persinggungannya dengan persoalan nyata dalam pekerjaan teknik: bagaimana peralatan, biaya, dan pelaksanaan proyek harus direncanakan secara efektif. Perjalanan profesionalnya kemudian berkembang di berbagai ruang, termasuk pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar.

Membawa Keahlian Teknik ke Infrastruktur Perdesaan

Salah satu fase penting dalam perjalanan Akbar adalah keterlibatannya dalam PNPM-PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan. Pada 2007, ia menjadi fasilitator dalam pelatihan penguatan Unit Pengelola Kegiatan dan Pendamping Lokal PNPM-PPK di Kabupaten Takalar. Setahun kemudian, ia menjadi pemateri pelatihan PNPM Mandiri Perdesaan yang melibatkan peserta dari Kabupaten Gowa, Jeneponto, dan Bulukumba. Materi yang dibawakannya berkaitan langsung dengan kompetensi teknik, antara lain standardisasi pembangunan infrastruktur perdesaan, supervisi, dan tata kelola administrasi pekerjaan.

Pada 2009, Akbar kembali menjadi pemateri dalam Pelatihan Tim Verifikasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Jeneponto. Di sini, keahliannya digunakan untuk membahas verifikasi infrastruktur, evaluasi dokumen rencana teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta penilaian kelayakan konstruksi di lapangan.

Pengalamannya tidak hanya berada di ruang pelatihan. Pada 2008, ia terlibat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan melalui PNPM Mandiri di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan tugas perencanaan, supervisi, dan pengendalian teknis.

Pada 2012, sebagai fasilitator teknik PNPM Mandiri di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, ia juga terlibat dalam survei kebutuhan, penyusunan desain sederhana dan RAB, serta pendampingan masyarakat. Fase ini memberi dimensi penting pada perjalanan Akbar. Ilmu teknik tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, tetapi juga membantu masyarakat memahami, merencanakan, dan mengawasi pembangunan di lingkungannya sendiri.

Dari Infrastruktur Desa ke Sarana Pendidikan

Perjalanan Akbar kemudian berkembang di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Pada 2018, ia tercatat menjalankan tugas pada fungsi perencanaan dan pelaporan di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pekerjaannya berkaitan dengan identifikasi kebutuhan infrastruktur pendidikan, penyusunan dokumen perencanaan teknis, survei lapangan, dan pengumpulan data untuk rehabilitasi gedung sekolah.

Ia juga terlibat dalam penyusunan RAB dan jadwal pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan perkembangan fisik dan keuangan pekerjaan.

Di sinilah pendidikan Teknik Sipil UMI kembali menemukan bentuk penerapannya. Objek pekerjaannya bukan sekadar bangunan, tetapi sarana pendidikan yang digunakan untuk mendukung proses belajar masyarakat Kota Makassar.

Ketika Insinyur Memasuki Ruang Komunikasi Publik

Perjalanan profesional Akbar tidak selalu berada pada bidang yang secara langsung berlabel teknik sipil. Pada Juni 2021 hingga November 2022, ia dipercaya menjadi Kepala Subbagian Humas Sekretariat DPRD Kota Makassar. Tanggung jawab tersebut membawanya ke ruang yang berbeda. Ia menangani komunikasi dan dokumentasi kegiatan kelembagaan, diseminasi informasi mengenai kebijakan pembangunan daerah, serta koordinasi publikasi kegiatan legislasi.

Pada periode tersebut, Akbar juga banyak berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan website resmi Sekretariat DPRD Kota Makassar serta integrasi kanal media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook sebagai sarana informasi publik. Pengalaman ini menunjukkan perkembangan kompetensi yang menarik. Seorang sarjana teknik yang terbiasa bekerja dengan data, perencanaan, dan persoalan teknis harus memasuki ruang komunikasi yang menuntut informasi dapat dipahami oleh masyarakat. Atas dedikasinya selama menjalankan tugas tersebut, Akbar memperoleh penghargaan dari Sekretaris DPRD Kota Makassar pada November 2022.

Dari Komunikasi Publik ke Pengadaan dan Aset

Pada Oktober 2021 hingga Juni 2022, Akbar juga pernah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Pengadaan dan Penyimpanan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Tugas tersebut berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari analisis kebutuhan teknis, penyusunan Kerangka Acuan Kerja, evaluasi spesifikasi teknis, hingga pengelolaan penyimpanan aset. Kompetensinya dalam bidang tersebut diperkuat dengan sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP yang diperolehnya pada 2016.

Sejak November 2022, Akbar dipercaya sebagai Kepala Subbagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Pada posisi ini, pengalaman teknik, pengadaan, dan administrasi bertemu dalam satu ruang kerja. Tanggung jawabnya mencakup pengelolaan siklus aset serta pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Prinsip teknik sipil digunakannya dalam audit teknis dan pemeliharaan gedung serta fasilitas kantor, penyusunan spesifikasi teknis pengadaan, pemeriksaan kualitas material, hingga pemberian masukan teknis dalam pekerjaan perbaikan fisik gedung. Ia juga mengembangkan inventarisasi digital sebagai bagian dari pengelolaan aset. Dengan demikian, ilmu Teknik Sipil UMI tidak hilang ketika Akbar memasuki administrasi pemerintahan. Keilmuannya justru beradaptasi dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.

Kompetensi yang Terus Diperbarui

Perjalanan profesional tersebut diikuti dengan pengembangan kompetensi. Akbar pernah mengikuti pengembangan kompetensi Ahli Pengawas Jalan dan Jembatan Madya serta memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia juga mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2024. Dalam pelatihan tersebut, Akbar mengembangkan aksi perubahan "ADAMA", yang diarahkan pada peningkatan efektivitas pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Pelatihan berlangsung selama 905 jam pelajaran. Ia memperoleh kualifikasi Sangat Memuaskan dan tercatat meraih peringkat V pada PKP Angkatan I Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kompetensinya tidak berhenti pada aspek teknis. Perjalanan profesional juga menuntut kemampuan kepemimpinan, administrasi, inovasi, dan pemanfaatan sistem kerja yang lebih efektif.

Menulis, Berdiskusi, dan Mengikuti Perubahan Teknologi

Di tengah tugas pemerintahan, Akbar juga terus mengembangkan minat akademik dan profesional melalui penulisan dan diskusi. Pada 2025–2026, sejumlah makalah yang disajikannya dalam forum seminar lokal membahas topik yang cukup beragam, mulai dari hubungan curah hujan dan ketinggian banjir, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), beton geopolimer untuk rehabilitasi gedung, drainase vertikal di Jalan A.P. Pettarani, hingga pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam produktivitas kerja. Ia juga mengikuti berbagai seminar keinsinyuran mengenai bangunan pascakebakaran, mitigasi bencana berbasis masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan, material Fiber Reinforced Polymer (FRP), serta pemanfaatan fly ash sebagai material beton. Rangkaian tersebut memperlihatkan upaya menjaga kompetensi agar tetap relevan ketika teknologi, material, dan cara kerja terus berkembang.

Dari Teknik Sipil menuju Pelayanan Publik

Jika perjalanan Muhammad Akbar Rasjid dilihat secara utuh, kekuatannya justru terletak pada kemampuan membawa satu fondasi keilmuan ke berbagai kebutuhan pelayanan. Ia tidak menjalani satu jalur pekerjaan yang lurus. Pengalaman tekniknya pernah digunakan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat. Di Dinas Pendidikan Kota Makassar, kompetensinya bersentuhan dengan perencanaan dan rehabilitasi sarana pendidikan. Di Sekretariat DPRD Kota Makassar, ruang kerjanya berkembang ke komunikasi publik, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa seorang insinyur tidak kehilangan identitas keilmuannya ketika memasuki birokrasi. Tantangannya justru bagaimana cara berpikir teknis digunakan untuk membuat pelayanan pemerintahan lebih terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Muhammad Akbar Rasjid menyelesaikan Teknik Sipil UMI pada 2002. Lebih dari dua dekade kemudian, ilmu tersebut terus menemukan bentuk penerapan yang berbeda. Dari infrastruktur perdesaan, ia belajar mendampingi masyarakat. Dari perencanaan sarana pendidikan, ia berhadapan dengan kebutuhan fasilitas publik. Dari komunikasi kelembagaan, ia belajar menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dari pengadaan dan pengelolaan aset, ia menggunakan ketelitian teknis untuk mendukung tata kelola pemerintahan.

Perjalanannya dapat dibaca dalam satu rangkaian: Teknik Sipil UMI → Infrastruktur Perdesaan → Sarana Pendidikan → Komunikasi Publik → Pengadaan Barang dan Jasa → Pengelolaan Aset dan Sarana Pemerintahan.

Dampaknya mungkin tidak selalu hadir dalam bentuk proyek besar yang mudah terlihat. Sebagian justru berada pada hal-hal yang bekerja di belakang pelayanan publik: perencanaan yang benar, gedung yang terpelihara, pengadaan yang tertata, aset yang tercatat, informasi yang tersampaikan, dan fasilitas pemerintahan yang dapat digunakan dengan baik.

"Ilmu teknik tidak kehilangan makna ketika masuk ke birokrasi. Ia justru diuji melalui ketelitian, efisiensi, dan manfaatnya bagi pelayanan publik."

Dari ruang kuliah Teknik Sipil UMI, ilmu itu bergerak ke desa, sekolah, gedung pemerintahan, pengadaan, aset, komunikasi publik, dan pelayanan masyarakat. Itulah Dari Kampus, Menjadi Dampak. (Bersambung)